Pelaksanaan Bantguan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa dan Kepangkatan Dosen masih banyak menimbulkan masalah dalam penerapannya. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa rektor perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, dalam acara pertemuan dengan Komisi X DPR di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (10/03).

“Dari berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ternyata memiliki keseragaman permasalahan yang dihadapi oleh para Rektor, Dosen dan Mahasiswa, terkait persoalan  BOPTN, Beasiswa, dan Kepangkatan Dosen. Hal ini  jelas menjadi masalah yang sangat serius, dan harus segera dicarikan solusinya,” kata Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X ke Jawa Timur.

Persoalan keterlambatan pencairan dana anggaran BOPTN merupakan hal yang paling dominan  dikeluhkan. Belum adanya perubahan sistem dan mekanisme yang ada di Kementerian Keuangan menjadi faktor penyebab lambatnya proses pencairan anggaran tersebut. Sementara di DPR masalah itu sudah di ketuk palu pada bulan November, tapi pencairannya tetap saja tidak bisa dilakukan per satu Januari.

Menyangkut masalah beasiswa dan kepangkatan dosen yang belum dapat berjalan sesuai harapan, Kharis menyatakan, harus ada transparansi yang lebih tinggi dan lebih bagus lagi tentang masalah itu. Pasalnya saat ini masih terlalu banyak faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan beasiswa dan keterlambatan proses kenaikan pangkat dosen itu.

“Standar kwalitas dan mutu harus tetap menjadi barometer yang dipertahankan, dan tidak mengenal istilah tawar menawar dalam upaya memenuhi kuota jabatan kepangkatan rektor tersebut,” tandas Politisi F-PKS Dapil Jawa Tengah V itu. (dep,mp) foto : ryan/parle/hr.